DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Displaying 676 - 690 of 725
DAFTAR PERATURAN
SUBKATEGORI NOMOR TAHUN TENTANG YG MENERBITKAN STATUS DOWNLOAD
PERMA 1 2019 ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK MAHKAMAH AGUNG 4,71 MB
PERMA 6 2018 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF MAHKAMAH AGUNG Berlaku 195,71 KB
PERMA 1 2018 TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH AGUNG 2,98 MB
PERMA 7 2018 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG Berlaku 409,62 KB
YURISPRUDENSI 2490 2015 Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris. MAHKAMAH AGUNG 169,42 KB
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 34 2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 MAHKAMAH KONSTITUSI 572,80 KB
UNDANG-UNDANG 35 2009 NARKKOTIKA PRESIDEN Berlaku 374,98 KB
UNDANG-UNDANG 35 2009 LAMPIRAN UU No35 tAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA PRESIDEN Berlaku 409,57 KB
UNDANG-UNDANG 35 2009 NARKOTIKA PRESIDEN Berlaku 374,98 KB
UNDANG-UNDANG 5 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN Berlaku 138,68 KB
UNDANG-UNDANG 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN PRESIDEN Berlaku 43,03 KB
UNDANG-UNDANG 36 1999 TELEKOMUNIKASI PRESIDEN 1.002,31 KB
UNDANG-UNDANG 11 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PRESIDEN Diubah 149,90 KB
UNDANG-UNDANG 19 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PRESIDEN Mengubah 693,05 KB
UNDANG-UNDANG 11 2020 Cipta kerja KEMENSESNEG Berlaku 7,92 MB
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021