DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA PERATURAN - PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

17
YURISPRUDENSI/PUTUSAN
Judicial Review Pasal 83 dalam Pasal 116 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2021
MAHKAMAH KONSTITUSI
Putusan MK No. 17 PUU 2012
248,29 KB
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021