DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA PERATURAN - PERATURAN GUBERNUR KEPRI

98
PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIA U
PERATURAN GUBERNUR KEPRI
2017
GUBRNUR KEPRI
Berlaku
2,24 MB
Back to list
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021