DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA PERATURAN - PERATURAN GUBERNUR KEPRI

20
PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTSRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATAM
PERATURAN GUBERNUR KEPRI
2018
GUBRNUR KEPRI
Berlaku
375,08 KB
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021