DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA PERATURAN - UNDANG-UNDANG

26
PRODUK HUKUM TINGKAT PUSAT
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
UNDANG-UNDANG
2000
PRESIDEN
Berlaku
110,25 KB
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021