DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Tingkat Daerah [488]

20
PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTSRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATAM
PERATURAN GUBERNUR KEPRI
2018
GUBRNUR KEPRI
Berlaku
375,08 KB
488
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021