DUKUNG KEJAKSAAN NEGERI BATAM AGAR TERCAPAINYA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail Buku

KEDUDUKAN KEJAKSAAN RI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA
“Dalam sistem peradilan pidana, keterpaduan
(integrated) dalam penegakan hukum dirasakan lebih
efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang
berjalan sendiri-sendiri (disintegrated).
Selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh
setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui
dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh
masyarakat.
HUKUM
Dio Ashar Wicaksana
1,31 MB
* KEJAKSAAN NEGERI BATAM || SUB BAGIAN PEMBINAAN || URUSAN PERPUSTAKAAN *
*copyright @ARL*2021